MERANTI – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terus memperkuat sinergi dengan BPJS Kesehatan Cabang Dumai dalam optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Komitmen ini ditegaskan dalam Forum Pemangku Kepentingan Utama Semester I Tahun 2025 yang digelar di Rumah Dinas Bupati pada Kamis (13/3/2025).
Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Bambang Supriyanto, menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, terutama dalam peningkatan kepesertaan dan pemerataan akses bagi masyarakat.
"Masih terdapat sekitar 16 ribu data peserta yang perlu disempurnakan. Saat ini sedang ditangani Dinas Sosial, namun tentu memerlukan dukungan lintas sektor, termasuk dari Dinas Kesehatan," ungkapnya.
Bambang juga menyoroti rendahnya pemanfaatan mobil JKN yang baru mencapai 10 persen. Untuk itu, Pemkab akan mengintensifkan sosialisasi, memperkuat alokasi dana kesehatan daerah, serta melibatkan kepala desa dalam optimalisasi layanan ini.
Terkait partisipasi aparatur desa dalam JKN, ia mengakui masih banyak desa yang belum menganggarkan iuran akibat keterbatasan anggaran.
"Kami akan mencari solusi pembiayaan agar aparatur desa dapat menjadi peserta aktif JKN. Ini bagian dari perlindungan dasar yang wajib diberikan pemerintah kepada perangkatnya," tegasnya.
Sebagai bentuk keseriusan, Pemkab Kepulauan Meranti berkomitmen mengalokasikan minimal 25 persen dana sektor kesehatan guna mendukung program JKN, termasuk pembiayaan jaminan kesehatan dan operasional lainnya.
"Kami berharap forum ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan demi terwujudnya layanan kesehatan yang inklusif, merata, dan berkelanjutan," tambahnya.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Dumai, Bernat Sibarani, mengapresiasi kinerja Pemkab Meranti yang secara konsisten mendukung JKN.
"Kami ingin mengetahui langsung tantangan yang dihadapi dalam implementasi JKN, sekaligus membahas langkah strategis untuk menjamin kelangsungan program ini ke depan," ujarnya.
Dengan cakupan kepesertaan lebih dari 98 persen, Kabupaten Kepulauan Meranti telah mencapai Universal Health Coverage (UHC). Namun, Bernat mengingatkan adanya tren penurunan jumlah peserta dari kelompok Penerima Bantuan Iuran (PBI) Pusat yang perlu menjadi perhatian serius.
"Jika tren ini tidak ditangani dengan baik, maka berisiko menurunkan akses layanan kesehatan masyarakat yang selama ini ditanggung oleh negara," katanya.
Di sisi lain, ia memuji Pemkab Meranti sebagai satu-satunya kabupaten di Riau yang pada 2024 tidak memiliki tunggakan pembayaran iuran BPI daerah. Bahkan, untuk 2025, seluruh kebutuhan iuran telah dianggarkan penuh selama 12 bulan.
"Ini menunjukkan komitmen luar biasa dari Pemkab Meranti. Kami harap kolaborasi ini terus diperkuat untuk memastikan keberlanjutan layanan kesehatan yang adil dan merata," tambahnya. (Red)
Simak Breaking News & Berita Terbaik di Newsfaktual.online! Dapatkan update berita terkini langsung di WhatsApp! Ikuti Newsfaktual.Online | Fakta Mengabarkan dan tetap terhubung dengan informasi terbaru.
Klik di sini untuk bergabung: [WhatsApp Channel](https://whatsapp.com/channel/0029Vaje9BUCHDysIsXcaW2I)
